Kop

 photo KopRizalRamliYES1_zps581c4bdd.gif

Minggu, 30 Juni 2013

LSP Beri Rizal Ramli Nilai Tertinggi Ajang Capres 2014

Jakarta, [Majalah PERUBABAHAN]



Lingkar Studi Perjuangan (LSP) memunculkan hasil survei yang bermaksud untuk membantu masyarakat luas agar dapat mengenali jagoannya secara cerdas (bukan emosional) di saat ingin menentukan sosok yang akan didukung sebagai calon presiden (capres) 2014 mendatang.

Dalam penelitiannya, LSP telah menggali banyak sosok yang dinilai memiliki integritas dan kompetensi serta keberpihakan (termasuk perjuangan) kepada rakyat, selanjutnya dinilai sangat layak sebagai capres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Pelaksanaan survei LSP ini sendiri cukup berbeda mekanismenya dengan lembaga-lembaga riset politik lainnya.

LSP melakukan riset dengan menggunakan metode kualitatif, yakni mengkaji historis kronologi pemberitaan aktual di banyak media massa.

Sedang untuk memberi nilai keberpihakan terhadap rakyat, LSP mengukurnya sesuai respons para sosok terhadap berbagai isu sosial. Misalnya, tentang kenaikan harga BBM, sembako dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk memunculkan matriks keberpihakan terhadap persoalan bangsa, LSP mengukur para sosok dari posisi politik figur yang bersangkutan, misalnya terhadap Undang-Undang Migas.

Selaku Peneliti di LSP, Gede Sandra menyebutkan, LSP berpendapat bahwa isu yang dijadikan pendekatan  metode penelitian tersebut sudah mewakili terselenggaranya survei. “Karena isu tersebut merupakan aspek strategis dalam konteks kedaulatan Rakyat dan Bangsa Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD dan pasal 33 UUD 1945,” ujar Gede Sandra kepada wartawan, pada Rabu (26/6), di gedung DPD, Jakarta.

Gede Sandra mengungkapkan, bahwa dari matriks integritas dan kompetensi memunculkan 14 figur capres. Capres tersebut, masing-masing adalah:
1.    Rizal Ramli (Integritas, Kompetensi, Keberpihakan ke rakyat)
2.    Megawati Soekarnoputri (Kompetensi, Keberpihakan ke rakyat)
3.    Din Syamsuddin (Integritas, Kompetensi, Keberpihakan ke rakyat)
4.    Mahfud MD (Integritas dan Kompetensi)
5.    Joko Widodo (Integritas)
6.    Sri Sultan Hamengkubowono (Integritas)
7.    Endriartonho Sutarto (Integritas)
8.    Hidayat Nur Wahid (Integritas)
9.    Jusuf Kalla (Kompetensi)
10.    Aburizal Bakrie (Kompetensi)
11.    Hatta Rajasa (Kompetensi)
12.    Yusril Ihza Mahendara (Kompetensi, Keberpihakan ke rakyat)
13.    Sri Mulyani (Kompetensi)
14.    Gita Wirjawan (Kompetensi)

Disebutkannya, figur capres yang memiliki integritas dan kompetensi diberi penilaian tertinggi dan rating triple A (sangat baik). Sedangkan untuk rating cukup baik diberi nilai AB, dan yang kurang diberi rating BC.

Gede Sandra mengungkapkan, ada tiga tokoh mendapat rating AB, cukup baik dalam keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat dan bangsa yaitu Din Syamsuddin, Megawati Soekarnoputri dan Yusril Ihza Mahendra. Ketiga figur ini perwakilan kekuatan politik yang nasionalis dan kerakyatan.

Sedangkan, yang mendapatkan BC sebagai rating terendah keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat dan bangsa terdapat lima figur, yaitu Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Gita Wirjawan, Sri Mulyani, dan Sri Sultan Hamengkubowono X. Mereka, menurut Gede, umumnya dari kalangan penganjur paham ekonomi neoliberalisme.

Dan selanjutnya, kata Gede Sandra, hanya terdapat satu figur yang memperoleh rating tertinggi triple A (AAA), yaitu Rizal Ramli.

Hasil survei LSP menempatkan Rizal Ramli dengan perolehan nilai tertinggi, karena didukung dengan keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat dan bangsa cukup tinggi pula. Hal ini tak bisa dipungkiri, bahwa mantan Menko Perekonomian tersebut adalah satu-satunya figur yang rela mengorbankan posisinya sebagai Presiden Komisaris BUMN (dipecat oleh pemerintahan SBY) demi membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, melalui gerakan penolakan kenaikan harga BBM, tahun 2008.

Selain itu, katanya, Rizal Ramli dinilai sebagai tokoh pejuang pergerakan yang paling reformis sejak dulu hingga kini. Yakni dimulai saat sebagai aktivis mahasiswa ITB, Rizal Ramli, sudah rela mengorbankan kuliahnya di ITB (terputus) tahun 1978. Ketika itu, Rizal Ramli dipenjara  pada Orde Baru karena keberaniannya melawan Pemerintah Soeharto, dan keteguhan hatinya berpihak kepada rakyat.>map/ams

Rizal Ramli Bangkitkan Semangat, Ajak Akhiri Zaman Jahiliah

Jakarta, [Majalah PERUBAHAN]


MUNCULNYA kondisi buruk yang karut-marut pada Bangsa Indonesia saat ini sesungguhnya disebabkan oleh kelompok-kelompok yang punya pola pikir dan tingkah laku sama dengan di zaman Jahiliah. Dan kelompok tersebut saat ini sedang berkuasa. “Jadi boleh dikata, kita saat ini hidup di zaman Jahiliah,” ujar DR. Rizal Ramli dalam prolognya selaku narasumber dalam acara Diskusi Publik Perhimpunan Mahasiswa Jakarta (PMJ) yang mengusung tema: “Menelusuri Jejak Perjalanan Kasus Century & BLBI Sebuah Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia”, Senin (17/6/2013), di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM)-Jakarta.

Indonesia saat ini, menurutnya, benar-benar telah berada di zaman Jahiliah. Bisa disaksikan, korupsi (termasuk merampok uang rakyat), mengonsumsi narkoba, dan kegiatan yang menjurus pada amoral lainnya sudah seakan menjadi kegemaran bagi para penguasa dan elit-elit di negeri ini. Tak heran, kekacauan dan keresahan pun di mana-mana terjadi, tawuran, teroris, anarkis, pembantaian, kekerasan dalam rumah tangga, penculikan, nestapa TKI dan TKW, penindasan dan penggusuran PKL, dan lain-lain, semuanya terjadi tanpa diikuti dengan solusi.

“Banyak yang beribadah ke masjid, ke gereja dan di tempat-tempat ibadah lainnya, tetapi kelakuan penguasa dan elit-elitnya sungguh sangat terlihat jahiliah. Pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah, justru diserahkan kepada asing, bukannya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Parahnya, sudah begitu, penguasa malah merampas uang rakyat pula melalui kegiatan korupsi demi kepentingan kelompok dan golongannya semata,” jelas Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Namun Rizal Ramli yang kini aktif sebagai Ketua Aliansi Rakyat Untuk Perubahan (ARUP) ini mengaku optimis, Indonesia pada saatnya nanti akan bangkit dan segera membebaskan diri dari jeratan kelompok penguasa yang Jahiliah.

Tentang zaman Jahiliah ini, Rizal Ramli kembali memaparkannya pula dalam acara Sarasehan: “Trisakti Bung Karno dan Masa Depan Indonesia”, yang digelar dalam rangka memperingati Haul Bung Karno, pada Jumat (21/6/2013), di rumah salah satu tokoh masyarakat Jawa Tengah, Sugeng Setiadi, di Kubangan-Kelurahan Bumi, Lawean-Surakarta.

Sarasehan yang diprakarsai oleh Komunitas Marhaenis-Surakarta ini dipadati para sesepuh dan generasi muda Marhaenis beserta aktivis pelajar dan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi se-Surakarta.

Dikatakannya, sepanjang Bangsa Indonesia selalu sadar dan mau bersatu untuk membebaskan diri dari zaman Jahiliah seperti saat ini, maka dirinya yakin Indonesia tidak akan Jahiliah lagi. “Bangsa Indonesia mulai saat ini harus bisa lebih jeli dan cerdas memilih pemimpin ke depan. Kita butuh pemimpin berani yang mampu membawa perubahan dan punya karakter yang kuat seperti Bung Karno. Bung Karno menasionalisasi 180 perusahaan milik Belanda dan asing jadi BUMN,” ungkap tokoh oposisi nasional DR. Rizal Ramli.

Sekali lagi, pakar sekaligus senior di bidang Ekonomi ini mengaku yakin perubahan akan segera dimulai. Indonesia akan mampu bangkit bersamaan dengan diakhirinya kekuasaan pemimpin Jahiliah.>map/ams

Minggu, 23 Juni 2013

Partai Kedaulatan Tegaskan Dukungan hanya ke Cagub Khofifah

Jakarta, [Majalah PERUBAHAN]

Jakarta [Majalah PERUBAHAN]
Menengok Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) pada 2008 silam putaran kedua, sesuai perhitungan manual quick-count yang dilakukan oleh beberapa lembaga dan pusat kajian Pilkada menunjuk pasangan Calon Gubernur (Cagub) Khofifah Indar Parawangsa menang tipis, yakni selisih 1 persen dari lawannya Karsa (Karwo-Saiful). Sumber: http://www.indosiar.com

Tetapi pada Pilgub 2008 itu, paket Karsa-lah yang ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang. Bagi Khofifah, saat itu dirinya sedang didzalimi, dan akan tetap melawan Pembajakan Demokrasi terhadap dirinya.

Pada Pilgub tahun 2013 ini, Karsa kembali maju sebagai pasangan Cagub dengan memborong hampir semua partai parlemen maupun non-parlemen dengan pengusung utama adalah Partai Demokrat.

Begitu pun dengan Khofifah, yang kali ini berpasangan dengan mantan Kapolda Jatim, Herman Sumawiredja, yakni melalui partai-partai: PKB 12,26 persen; PKPB 1,48 persen; PKPI 0,87 persen; PK 0,50 persen; PMB 0,20 persen; PPNUI 0,24 persen. Sehingga total dukungan yang diperoleh Khofifah-Herman sebanyak 15,55 persen, atau telah melebihi syarat minimal 15 persen.

Inilah kemudian bagi sejumlah kalangan menilai, bahwa secara hitung-hitungan psikologis politik boleh jadi Karsa akan amat “gelisah” jika Khofifah kembali berhasil maju sebagai calon Gubernur Jatim 2013. Sebab, Khofifah adalah kandidat satu-satunya yang pernah “nyaris” menaklukkannya dalam Pilgub 2008 silam.

Belakangan, pada tahapan Pilgub 2013 ini, tiba-tiba aroma praktek politik Devide et Impera “pecah belah” tercium. Bagaimana tidak, dua parpol yang sedianya telah mendukung pasangan Khofifah-Herman, tiba-tiba juga muncul sebagai parpol pendukung di paket incumbent. Parpol tersebut adalah Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Dualisme dukungan tersebut, tentu saja membuat paket Cagub Bersama Khofifah-Herman (Berkah) terancam tidak memenuhi syarat. Namun, kedua parpol tersebut akhirnya menyatakan tetap mendukung pasangan Khofifah-Herman.

Partai Kedaulatan yang sejak awal sudah memasukkan Surat Dukungannya kepada  Khofifah-Herman, dengan Nomor Surat: 14.A/SK/DPP.PK/PILKADA.CAGUB/V/2013, kembali memasukkan Surat Penegasan Nomor 02/DPP.PK/Pilgub.khs/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umumnya, Denny M. Cilah.

“Kami (Partai Kedaulatan) hanya bulat mendukung pasangan Khofifah-Herman,” tegas Denny sembari menyatakan kesiapannya untuk memperlihatkan bukti-bukti legal dukungan ke Khofifah-Herman, dan juga bukti-bukti dukungan ilegal dari sejumlah oknum yang mengaku kader Partai Kedaulatan kepada paket pasangan cagub lain.

Pihak KPUD Jatim sendiri telah melakukan verifikasi terakhir ke DPP Partai Kedaulatan (PK), yakni pada Jumat sore (21 Juni 2013), di kantor DPP PK, Jl. Pulomas Utara Raya 28, Jakarta Timur.

Hadir pada verifikasi tersebut masing-masing, dari pihak DPP PK 5 orang pengurus harian termasuk Ketua Umum bersama Sekjen yang baru. Sementara dari pihak verifikator adalah 5 Komisioner bersama 3 orang staf KPUD Jatim, didampingi 3 orang anggota Panwaslu Jatim.

Menurut jadual yang telah ditetapkan, KPUD Jatim akan mengadakan Rapat Pleno untuk mengambil keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur Jatim pada 8-14 Juli 2013. Selanjutnya, akan dilakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim pada Kamis 29 Agustus 2013.

Secara legal, dukungan PK dan PPNUI sudah amat kuat. Sehingga tak ada alasan lagi bagi pihak-pihak tertentu untuk mencoba mematahkan pencalonan Khofifah-Herman untuk maju sebagai pasangan Cagub-Cawagub Jatim 2013.

“Semoga Jatim bisa melahirkan pemimpin baru yang mampu membawa perubahan, peningkatan kesejahteraan, kesejukan dan kedamaian bagi seluruh Rakyat Jatim,” ujar DR. Rizal Ramli via SMS selaku tokoh perubahan nasional, yang kini disebut-sebut sebagai capres-RI 2014 paling ideal.>map/ams

Jumat, 14 Juni 2013

Kisah Rizal Ramli Tentang BBM: Menentang, Malah Dipecat


Jakarta, [Majalah PERUBAHAN]

 
Jakarta, [Majalah Perubahan]
RIZAL RAMLI adalah sosok anak bangsa yang tak pernah diam membisu ketika menyaksikan “perlakuan” pemerintah yang “tak pantas” terhadap rakyat di Bumi Pertiwi ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Muis Syam selaku Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat (MKRI) Provinsi Gorontalo saat berbincang-bincang dengan Majalah Perubahan seusai menghadiri Rakernas MKRI, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Muis (sapaan akrab Abdul Muis Syam) menceritakan, tumbuh sebagai bocah yatim-piatu, membuat Rizal Ramli telah terbiasa merasakan pahit getirnya mengarungi kehidupan yang amat keras. Sehingga, menurut Muis, perjuangan bagi Rizal Ramli bukan hanya sebatas kata, tetapi telah menyatu bagai roh di dalam tubuhnya sejak dahulu, yang mampu menggerakan sendi-sendi perlawanan apabila kepentingan dan hak-hak rakyat coba “dirampas” oleh pemerintah atau penguasa yang dzalim dan serakah.

“Sehingga keliru, jika ada yang menilai Rizal Ramli melakukan kritikan dan gerakan perlawanan saat ini karena ingin mendapatkan posisi sebagai pejabat negara atau dan lain sebagainya. Rizal Ramli bukan tipe aktivis yang gila jabatan. Dan beliau (Rizal Ramli) bukan tipe penjilat. Beliau adalah seorang Tokoh Nasional sekaligus aktivis sejati yang selalu siap tampil di barisan terdepan membela kepentingan rakyat,” ujar Muis.

Sebab, menurut Muis, Rizal Ramli melakukan perlawanan dan kritikan keras kepada pemerintah yang tak peduli dengan keinginan rakyatnya, itu bukan hanya diperlihatkan pada saat ini saja, tetapi sudah dilakukannya sejak masih berstatus sebagai mahasiswa di ITB.

Kala itu, jelas Muis, Rizal Ramli dengan keras dan tegas menentang dan menolak Soeharto untuk kembali sebagai Presiden tahun 1978, baik melalui demo maupun dengan menyusun “Buku Putih Perjuangan Mahasiswa ITB”.

Dari perlawanannya inilah, lanjut Muis, yang membuat Rizal Ramli dipaksa mendekam dalam penjara di bilik yang pernah dihuni oleh Sang Proklamator Soekarno, di Sukamiskin, Bandung, selama satu setengah tahun. “Tentu saja pemerintah Orde Baru menganggap Rizal Ramli adalah orang yang paling berbahaya dan bisa menghambat tumbuhnya kekuasaan otoriter Soeharto,” pungkasnya.

Jadi sekali lagi, ujar Muis, bukan hanya pada saat-saat sekarang ini saja Rizal Ramli melakukan perlawanan dan kritikan tajam terhadap pemerintahan yang dinilai tidak pro-rakyat, tetapi itu sudah dilakukannya sejak dahulu. “Dan beliau murni memperjuangkan suara dan hak-hak rakyat kecil, bukan karena ingin mendapat posisi penting dan strategis di pemerintahan dan sebagainya. Karena dulu saja beliau berani dan rela mengorbankan dirinya di penjara demi menunaikan perjuangannya untuk rakyat. Hanya saja memang kritikan beliau itu selalu muncul di saat-saat mendekati moment pemilu karena di saat bersamaan pula memang pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan yang tak pro-rakyat. Jadi momentnya cuma kebetulan saja bersamaan,” jelasnya.

Moment yang dimaksud Muis adalah kebijakan pemerintah yang ngotot ingin menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di saat mendekati Pemilu, sehingga kritikan Rizal Ramli pun muncul di saat bersamaan dengan moment tersebut.

Muis yang juga Ketua DPD Partai Kedaulatan Provinsi Gorontalo itu juga me-review tahun 2008, bahwa boleh jadi karena pandangan kritis dan kritikan tajam yang dilontarkan Rizal Ramli yang menuntut agar harga BBM tidak dinaikkan membuat pemerintah SBY-JK saat itu merasa gerah, galau dan panik. Terlebih karna ketika itu Rizal Ramli sempat ikut demo dan berada di barisan paling depan bersama 10.000-an aktivis dan mahasiswa bersama rakyat di depan Istana Negara.

Sementara itu di tempat terpisah, Rizal Ramli mengakui dirinya memang selalu tergerak bersama rakyat untuk menolak semua kebijakan pemerintah yang dinilai justru hanya memperkaya kelompok tertentu dan menyengsarakan rakyat kecil.

Rizal Ramli bahkan mengaku pernah (tahun 2008) menantang dan mengajak Presiden SBY untuk berdebat secara terbuka mempersoalkan kenaikan harga BBM. “Kalau perlu ajak sekalian seluruh menteri ekonominya, kita diskusikan cara-cara alternatif tanpa perlu menaikkan harga BBM itu,” ujar Rizal Ramli.

Tetapi ajakan dan tawaran diskusi itu tak kunjung terjadi. Malah yang terjadi adalah pencopotan dan pemecatan dirinya dari posisi Presiden Komisaris PT. Semen Gresik melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Semen Gresik, 27 Juni 2008 silam. Padahal ketika itu kinerja PT. Semen Gresik sedang berada di puncak, bahkan mencatat kinerja terbaik sepanjang sejarah.

Dan kini, Rizal Ramli kembali menentang dan menolak kenaikan harga BBM karena lagi-lagi dianggap hanya menambah kesulitan ekonomi rakyat kecil. Meski itu diikuti dengan pemberian BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).

BLSM sendiri adalah pengganti istilah dari BLT (Bantuan Langsung Tunai). Namun logika politik tentu saja mengarah bahwa, kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM adalah bagian dari cara-cara “licik” yang dilakukan oleh partai penguasa beserta koalisinya agar tetap kokoh bertahan dalam lingkaran kekuasaan. Sebab, naiknya harga BBM selain bisa tambah memperkaya para mafia migas, juga akan menambah isi pundi-pundi penguasa agar dapat memperoleh cost-politic memadai pada pemilu 2014. Sementara BLSM boleh jadi hanyalah “money-politic’ terselubung agar rakyat tetap memilih partai penguasa saat ini. Jika hal ini benar, maka BLSM bisa menjadi Beli Langsung Suara Masyarakat.

“Jika harga BBM tetap naik, maka tentu saja seluruh harga barang-barang ikut naik, sehingga diyakini subsidi atau bantuan BLSM tak punya nilai tambah apa-apa buat rakyat,” lontar Rizal Ramli.>map

Rabu, 12 Juni 2013

APBN-P Picu Terjadinya Korupsi


Jakarta, [Majalah PERUBAHAN]

Jakarta, [Majalah Perubahan]:
Pemerintah tetap juga melakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, padahal sikap ini justru membuka peluang bagi para pejabat negara untuk melakukan korupsi.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli bahkan telah mengkritik keras sikap pemerintah yang masih saja melakukan perubahan Undang-Undang APBN karena dianggap tidak sepenuhnya pro kepada rakyat kecil. Seharusnya, kata Rizal, UU APBN 2013 tidak perlu diubah.
Menteri Keuangan yang baru Chatib Basri, yang semula dinilai akan berani melakukan terobosan dalam pengelolaan keuangan negara dengan tidak melakukan perubahan APBN, malah tak bisa berbuat banyak. Nyatanya, APBN 2013 tetap diubah.
“Perubahan APBN justru menjadi sumber korupsi yang luar biasa besar. Hampir semua kasus korupsi besar terjadi lewat mekanisme APBN Perubahan. Contohnya kasus proyek Hambalang," ujar Rizal Ramli di Gedung Kompleks Parlemen Senayan-Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Rizal mengatakan, pembahasan APBN-Perubahan sangat bermasalah lantaran prosesnya sangat cepat atau tidak sampai satu bulan. Berbeda dengan pembahasan APBN yang persiapannya lebih lama dan ketat.
Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Keuangan ini menilai, pemerintah tak punya alasan logis untuk melakukan perubahan APBN 2013. “Saat ini, secara makro ekonomi Indonesia, tidak ada alasan perubahan APBN 2013, kecuali jika ekonomi dunia tengah bergejolak,” ujar Rizal Ramli.
Menurutnya, jika alasan perubahan APBN terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah juga tidak perlu mengubah APBN 2013. Pasalnya, pemerintah bisa menaikan harga BBM tanpa membicarakan hal ini dengan DPR.
"Harusnya dihentikan pembahasan APBNP 2013. Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) penakut naikkan harga BBM, bersembunyi di belakang partai-partai," tegas Rizal Ramli selaku pakar ekonomi yang kini mendapat aspirasi dan dukungan dari banyak kalangan untuk maju menjadi presiden 2014 itu.
Para politisi di DPR sebelumnya juga mengeluhkan pembahasan APBN-Perubahan yang sangat singkat. Misalnya, keluhan dari para politisi pada Komisi III yang harus tergopoh-gopoh membahas anggaran kerja seluruh mitra kerja dalam dua hari. Akibatnya, mereka mengaku kesulitan melakukan pengawasan terhadap usulan anggaran mitra kerja.
Sehingga dengan pembahasan yang terburu-buru tersebut, maka diyakini banyak kalangan, bahwa patut diduga postur APBN-Perubahan 2013 adalah semata untuk kepentingan politik  bagi para partai penguasa agar dapat kembali memperkokoh diri pada pemilu 2014 mendatang.>nt/ams

Minggu, 09 Juni 2013

Ambil Uangnya, Jangan Pilih Orangnya!


Jakarta, [Majalah PERUBAHAN]
Jakarta, [Majalah PERUBAHAN]:
Menteri Perekonomian era Presiden Gus Dur, DR. Rizal Ramli mengakui, bahwa dirinya saat ini memang tidak punya uang yang melimpah.

“Jangankan untuk jadi Capres, jadi gubernur pun uang saya pasti tidak cukup. Tetapi rakyat sudah bosan dengan orang-orang yang cuma menghambur-hamburkan duit tanpa punya visi dan program yang jelas,” jawab Rizal Ramli saat ditanyai oleh wartawan dalam acara diskusi bertajuk: “Bedah Capres 2014; Siapa Reformis, Siapa Tidak” yang digelar Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), di Ruang Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Ahad siang (26/5).

Capres amat ideal dan paling reformis ini juga menambahkan, banyak contoh menunjukkan rakyat yang betul-betul mau berubah dan ingin maju tentunya tidak bisa lagi ditipu oleh para penjahat yang menggunakan uang untuk meraih kekuasaan.

Rizal Ramli mencontohkan di Brazil, Lula selaku tokokh buruh terkemuka, sama sekali tidak kaya dan tidak populer, tetapi akhirnya bisa menjadi presiden. Bahkan dia sukses membawa Brazil menjadi negara paling maju di Amerika Latin.

Begitu juga, katanya, dengan  Ahmadinejad melalui semangat dan ‘roh’ pembaharuannya berhasil menjadikan Iran maju dan sangat  disegani. Bahkan di Indonesia, Jokowi dan Khofifah Indarparawansa adalah contoh nyata. Rakyat sudah semakin cerdas dan berprinsip, ambil uangnya jangan pilih orangnya.
Seirama dengan itu, Direktur LPI Boni Hargens menyatakan, politik punya logikanya sendiri. Pada saatnya akan muncul pemimpin yang benar-benar diharapkan rakyat.

Politik membutuhkan dana sangat besar, adalah logika yang dibangun para politisi. Mereka menjadikan politik sebagai pasar yang menganggap rakyat bisa dibeli.

“Kalau demokrasi diukur dengan uang, maka memang para pemodal selalu jadi pemain utama. Karena itu kita harus terus berusaha mencerdaskan rakyat. Kita harus mengembalikan demokrasi pada rohnya. Kekuatan utama demokrasi di tangan kelas menengah, yaitu para mahasiswa, aktivis dan kaum intelektual. Bukan di tangan para penjahat yang menggunakan uang untuk membeli kekuasaan,” papar Boni.

Patrice Rio Capella selaku Sekjen Partai NasDem yang juga turut hadir dalam acara diskusi tersebut mengungkapkan, DR. Rizal Ramli besar kemungkinan akan diusung oleh Partai Politik, termasuk Partai NasDem.

“UU Pemilu mengharuskan Capres diusulkan oleh Parpol.  Kalau Partai NasDem berhasil masuk dalam tiga besar, tidak mustahil kami mencalonkan bang Rizal Ramli sebagai Capres pada 2014,” ungkap Rio Capella.>nt/ams

Jumat, 07 Juni 2013

Patrice: Rizal Ramli Bisa Masuk Posisi 1, 2 atau 3 Capres NasDem


Jakarta, [Majalah PERUBAHAN]
Jakarta, [Majalah PERUBAHAN]:
PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) mengaku membuka diri buat tokoh masyarakat maupun politikus yang kompeten untuk menjadi calon presiden (capres) 2014.

Patrice Rio Capella selaku Sekjen Partai NasDem menyebutkan, Mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli, juga bisa (cukup ideal) menjadi capres dari partainya. Apalagi dalam rilis Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) memposisikan Rizal Ramli sebagai capres yang sangat reformis.

“Kalau NasDem, posisi 1, 2 atau 3, mungkin Bang Rizal bisa masuk,” kata Rio, di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat pada Minggu (26/5).

Sementara itu, Rizal Ramli menyatakan, tidak mustahil dirinya maju di Pemilu 2014. Apalagi dengan adanya partai yang mau mengusung dirinya.

“Kalau Allah mendukung, mana yang tidak mungkin?! Parpol sekarang ada, organisasi ada, tidak ada rohnya. Tugas kami untuk menjadi rohnya, untuk memperkuat pluralisme,” tegas Rizal.

Mengenai kesiapan dana untuk menjadi presiden, ia mengaku tidak memilki cukup uang. Namun, Rizal yakin masyarakat tidak bodoh, karena masyarakat lebih akan melihat dari track record capresnya.

“Saya berikan contoh Jokowi enggak punya uang. Orang Jakarta pinter, ambil uangnya enggak pilih orangnya,” tutur Rizal Ramli.>ir/ams